Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui proyek hibah bertajuk Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement atau LANDLAB. Kolaborasi ini ditandai dengan penyelenggaraan rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) yang dibuka langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025 lalu.
Tak hanya Kementerian ATR/BPN, hibah dari JICA ini juga dialokasikan untuk Badan Bank Tanah (BBT). “Atas nama Kementerian ATR/BPN, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada JICA atas kepercayaan dan dukungannya terhadap proyek ini,” ujar Nusron dalam keterangan resminya, Kamis (15/05/2025).
Proyek LANDLAB direncanakan berlangsung selama tiga tahun, mulai April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC, berbagai langkah strategis disusun untuk meningkatkan kapasitas dalam penyusunan kebijakan pengembangan pertanahan serta pengelolaan Bank Tanah yang berkelanjutan dan berbasis data. “Kebijakan nantinya tidak lagi hanya berdasarkan intuisi atau jangka pendek, tetapi berdasarkan data dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga tidak bersifat tambal sulam,” tambah Nusron.
Kepala Perwakilan JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyatakan bahwa proyek ini merupakan titik awal untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan Bank Tanah di Indonesia. “Indonesia memiliki luas daratan lima kali lipat dibanding Jepang. Ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan lahan yang strategis,” ucapnya.
Melalui LANDLAB, diharapkan pengelolaan pertanahan dapat mendukung pengembangan infrastruktur, termasuk proyek-proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Pembukaan JCC ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian dan lembaga baik secara langsung maupun daring, di antaranya Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta PT MRT Jakarta (Perseroda).
